Seputar Peradilan

Bandung,  13 Desember  2017
KUNJUNGAN KOMISI III DPR RI DI LINGKUNGAN PERADILAN JAWA BARAT

dpr1     dpr2     dpr3

           
Bandung, 13/12/2017. Kunjungan kerja DPR RI Komisi III di lingkungan peradilan di wilayah Jawa Barat pada hari Rabu, 13 Desember 2017 di awali dengan makan malam pada pukul 18:30 WIB dilanjutkan dengan acara pertemuan pada jam 20:00 s.d 22:00 yang dipimpin oleh Ketua Tim Drs. H. Hasrul Azwar, M,M.  Komisi III DPR RI yang diwakili oleh: H. Ahmad Zacky Siradj (Golkar), Dr, Saeful Bahri Ruray, SH, MH, H. Bahrudin Nasori, S,SI, MM, Drs., Drs, Taufiqulhadi, M,Si dll, sedangkan dari Peradilan pada 4 lingkungan Peradilan di Provinsi Jawa Barat lengkap dihadiri pimpinan, yaitu : Ketua PT Jawa Barat, KPTA Jawa Barat, KPTUN Bandung dan Kadilmil Bandung berserta jajarannya.  

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pimpinan dari empat lingkungan peradilan di provinsi Jawa Barat menyampaikan paparannya terutama terkait pertanyaan komisi III DPR-RI mengenai Anggaran dan realisasi serta kendala yang dihadapi pada tahun anggaran 2017, alokasi anggaran dan belanja perioritas pada TA 2018 dan kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi peradian serta pengawasan terutama yang terkait dengan perkara-perkara yang menonjol dan permasalahan eksekusi.

Ketua PTA Jawa Barat Drs. H. bahrussam Yunus, SH, MH menyampaikan prioritas belanja modal yanag sampai ini belum teralokasikan antara lain :
-    Pembangunan gedung pengadilan Agama yang belum prototype, yaitu PA Sumedang, Kuningan dan Sukabumi
-    Pembangunan Rumah Dinas pimpinan dan Hakim Peradilan Agama di Wialayah Jawa Barat yang belum ada.

selain itu Ketua PTA menyampaikan masalah pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama antara lain:
-    Eksekusi lelang yang tidak ada peminatnya
-    tidak ada standar biaya untuk appraisal/jasa penaksir dari harga objek eksekusi

Tanggapan Komisi III DPR-RI atas berbagai permasalahan yang disampaikan, cukup memuaskan terutama terkait dengan rencana pengurangan usia pensiun Hakim, Komisi III DPR khususnya yang hadir pada acara tersebut sepakat akan mempertimbangkan dan mengusulkan, bahwa usia pensiun Hakim tidak berubah, disisi lain juga masalah anggaran  akan terus diperjuangkan peningkatannya, karena saat ini masih memprihatinkan belum ada keberpihakan anggaran pada lembaga peradilan.

Pada akhir petemuan para pimpinan dari masing-masing 4 lingkungan peradilan menyampaikan, bahwa perdilan di provinsi Jawa barat terus berupaya meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khusunnya pencari keadilan yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang sudah diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dan terakhir mengharafkan dukungan DPR RI khususnya Komisi III dapat mencarikan solusi atas berbagai kendala dapat diatasi, sehingga pelayanan semakin meningkat. (wwn)