Indonesia | English | Arabic      
  • Profil

    PROFIL PTA BANDUNG


    LOGO

     

    GEDUNG PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG


    SEJARAH PTA BANDUNG

    Pengadilan Tinggi Agama Bandung dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 tanggal 12 Nopember 1937 dengan nama “Hoof Voor Islamietische Zaken“.

    Berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 610, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Peradilan Agama Tingkat Banding untuk Jawa dan Madura dilaksanakan oleh Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta, kemudian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka beban kerja Mahkamah Islam Tinggi Surakarta menjadi meningkat.

    Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam surat Nomor : MA/PA/121/IX/1976 tanggal 23 September 1976, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan peradilan agama di Jawa dan Madura dipandang perlu mengadakan pembagian tugas baru secara administratif dengan membentuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Bandung dan Surabaya.

    Pada tanggal 16 Desember 1976 keluar Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Bandung dan di Surabaya. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 1976 merupakan awal mulanya terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama di seluruh daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

    Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamh Islam Tinggi Surakarta dengan dipimpin oleh seorang Wakil Ketua Mahkamah Islam Tinggi, sekurang-kurangnya dua orang hakim anggota dengan dibantu oleh seorang pejabat sementara panitera dan beberapa orang kepanteraan.

     

    DASAR HUKUM

    Dasar hukum pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah :

    1. Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152, Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610;
    2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
    3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
    4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
    5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama RI;
    6. Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang Pembentukkan Mahkamah Islam Tinggi.

    Halaman 1 dari 1